Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian PU

Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian PU

Oleh: Ibrahim Hasan

Jasa Konsultansi lazimnya terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Non Personil. Kedua biaya tersebut adalah bagian dari suatu Jasa Konsultansi yang dituangkan dalam sebuah kontrak. Terdapat berbagai aturan mengenai Jasa Konsultansi tersebut, namun akan dibahas kali ini mengenai Biaya Langsung Personil saja, tekait dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan HPS Jasa Konsultansi pada 13 Maret 2013.

Penawaran Biaya Langsung Personil ini, yang diajukan oleh calon penyedia jasa adalah tidak dapat dinegosiasikan.[1] Evaluasi penawaran calon penyedia jasa adalah klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan.

Adapun besar/jumlah biaya satuan dari biaya langsung personil (yang telah dibuktikan dengan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan) tersebut paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap.[2] Misalnya bukti gaji konsultan (personil tetap) tenaga ahli bergelar doktor, sertifikasi ahli utama, dengan pengalaman 1 tahun yang disampaikan adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 sebulan, maka penawaran gaji yang diajukan oleh calon penyedia jasa seharusnya maksimal adalah Rp. 160.000.000,00 sebulan (paling tinggi 4 kali gaji dasar). Apabila calon penyedia jasa mengajukan Rp. 180.000.000,00 sebulan, maka Pokja wajib melakukan negosiasi biaya langsung personil yang tidak wajar tersebut agar tidak terjadi kemahalan harga.

Contoh selanjutnya bukti gaji konsultan (personil tidak tetap) yang disampaikan adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 sebulan, maka penawaran gaji yang diajukan oleh calon penyedia jasa seharusnya adalah Rp. 37.500.000,00 sebulan (paling tinggi 2,5 kali gaji dasar). Terhadap kemungkinan pengajuan gaji dasar yang lebih besar dari 2,5 kali gaji dasar yang telah diaudit, juga Pokja wajib melakukan negosiasi biaya langsung personil yang tidak wajar tersebut agar tidak terjadi kemahalan harga.

Dengan catatan bahwa penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap (yang telah dibuktikan dengan bukti daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan) seharusnya adalah penghasilan yang diperoleh dari profesi dan kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Dengan contoh gaji dasar Rp. 15.000.000,00 untuk tenaga tidak tetap asisten ahli lalu lintas, sementara yang diinginkan dalam KAK adalah asisten ahli jalan, maka gaji sebesar Rp. 15.000.000,00 tidak dapat dijadikan acuan perhitungan gaji dasar karena perbedaan pengalaman kerja dengan yang diinginkan dalam KAK.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan HPS Jasa Konsultansi, maka selain pengaturan tersebut di atas, kini juga diatur mengenai batas maksimal besar gaji dasar biaya langsung personil tenaga ahli. Termasuk perhitungan koefisien perkalian besar gaji di berbagai provinsi di Indonesia dengan provinsi DKI Jakarta sebagai patokan utama (benchmark). Adapun pembatasan maksimal rupiah sesuai SE tersebut adalah berdasarkan pengalaman dan gelar akademik yang dimiliknya.

Adapun besarnya jumlah maksimal gaji konsultan dengan benchmark DKI Jakarta adalah:

Klasifikasi

Pengalaman (tahun)

Rp per bulan (gelar S1, sarjana)

Pengalaman (tahun)

Rp per bulan (gelar S2, master)

Pengalaman (tahun)

Rp per bulan (gelar S3, doktor)

1

2

3

4

5

6

7

Ahli Muda

1

21.100.000

2

22.900.000

3

24.600.000

4

26.400.000

Ahli Madya

1

28.200.000

1

29.500.000

2

30.000.000

2

31.600.000

3

31.700.000

3

33.600.000

4

33.500.000

4

35.800.000

Ahli Utama

1

35.300.000

1

37.800.000

1

41.400.000

2

37.100.000

2

39.800.000

2

43.700.000

3

38.800.000

3

41.900.000

3

46.000.000

4

40.600.000

4

43.900.000

4

48.200.000

5

42.400.000

5

46.100.000

5

50.400.000

6

44.100.000

6

48.100.000

6

52.800.000

7

45.900.000

7

50.100.000

7

55.000.000

8

47.700.000

8

52.200.000

8

57.200.000

9

49.500.000

9

54.200.000

9

59.400.000

10

51.200.000

10

56.200.000

10

61.800.000

11

53.000.000

11

58.400.000

11

64.200.000

12

54.800.000

12

60.400.000

12

66.800.000

Misalkan dengan contoh di awal tadi, seorang tenaga ahli bergelar S3 yang diajukan pada penawaran gaji dasar sesuai bukti gaji dasarnya adalah Rp. 40.000.000,00 maka penawaran gaji yang diajukan tidak lagi maksimal Rp. 160.000.000,00. Karena adanya SE PU tersebut, maka untuk tenaga ahli bergelar S3 dengan pengalaman 1 tahun dan sertifikasi ahli utama untuk pekerjaan konsultan yang dilaksanakan di provinsi DKI Jakarta adalah Rp. 41.400.000 (lihat tabel di atas yang ditebalkan).

Untuk provinsi lain selain DKI Jakarta, SE PU tersebut juga mengatur koefisien perkalian yang digunakan untuk membandingkan besar gaji yang diizinkan. Adapun koefisien tersebut adalah

No

Provinsi

Indeks

1

Nanggroe Aceh Darussalam

1.010

2

Sumatera Utara

0.935

3

Sumatera Barat

0.935

4

Riau

0.921

5

Kepulauan Riau

0.892

6

Jambi

0.907

7

Sumatera Selatan

0.904

8

Kepulauan Bangka Belitung

0.968

9

Bengkulu

0.871

10

Lampung

0.880

11

Banten

0.909

12

DKI Jakarta

1.000

13

Jawa Barat

0.781

14

Jawa Tengah

0.760

15

DI Yogyakarta

0.816

16

Jawa Timur

0.772

17

Bali

0.861

18

Nusa Tenggara Barat

0.913

19

Nusa Tenggara Timur

0.897

20

Kalimantan Barat

0.857

21

Kalimantan Tengah

0.952

22

Kalimantan Selatan

0.969

23

Kalimantan Timur

0.992

24

Sulawesi Utara

0.929

25

Sulawesi Tengah

0.869

26

Sulawesi Tenggara

0.882

27

Sulawesi Selatan

0.927

28

Sulawesi Barat

0.932

29

Gorontalo

0.826

30

Maluku

0.882

31

Maluku Utara

0.867

32

Papua

1.117

33

Papua Barat

1.064

Mengambil contoh yang sama dengan di atas, apabila tenaga ahli dengan kualifikasi bergelar S3 dengan pengalaman 1 tahun dan sertifikasi ahli utama untuk pekerjaan konsultan yang dilaksanakan di provinsi DKI Jakarta adalah Rp. 41.400.000. Maka untuk, misalnya kualifikasi sama di provinsi Bali, maka gaji maksimal yang dapat diperolehnya adalah (41.400.000 x 0.861) Rp. 35.645.400.

SE ini ditetapkan pada 13 Maret 2013. Apabila terdapat pelelangan yang sudah sampai pada tahap tanda tangan kontrak, seharusnya kontrak tetap berjalan karena kontrak terlebih dahulu ada dan disepakati sebelum terbitnya SE tersebut. Apabila sudah sampai tahap evaluasi, bolehkah diganti mengikuti SE ini? Menurut hemat penulis seharusnya tidak boleh, pelelangan harus tetap diselesaikan menggunakan dokumen lelang yang sudah diumumkan dan dijelaskan dalam Aanwijzing.  Maka SE ini akan berlaku tahun depan, selama belum berubah kembali.


[1] Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan pada saat klarifikasi dan negosiasi saat lelang yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.

[2] Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, pasal 49 ayat (7).

 

terakhir di edit pada 4 April 2013

Perhitungan Harga Satuan Timpang Dalam Paket Kontraktual

Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah suatu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (disebut juga PPK). PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, berkewajiban menyusun spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan Kontrak. Setelah PPK selesai menyusun ketiga hal tersebut, PPK menyerahkan tugas selanjutnya kepada Ketua ULP/Kelompok Kerja ULP untuk menyusun rencana pemilihan, Penyedia Barang/Jasa, menetapkan Dokumen, Pengadaan, menetapkan besaran nominal, Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan, pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaanya, terdapat kemungkinan penawaran harga satuan yang diajukan oleh calon penyedia jasa melebihi harga satuan dalam HPS. Hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang dapat menggugurkan penawaran, karena harga satuan bersifat bebas dimana total nilai HPS-lah yang dijadikan ukuran/peringkat penawar terendah. Penawaran calon penyedia jasa akan digugurkan bila nilai total penawaran melebihi HPS. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan (Lampiran II/III Bagian B.1.f.10)(2). Sementara untuk pemilihan penyedia dilakukan melalui penunjukan langsung, maka terhadap item pekerjaan yang memiliki harga satuan timpang dilakukan klarifikasi dan negosiasi.

Meskipun peraturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah terus berkembang sejak tahun 2003 sampai saat ini, pengaturan mengenai Harga Satuan Timpang ini tetaplah mempunyai redaksional yang sama sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut:

Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi antara lain: harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 (Perpres 70/2012)

Pasal 92 huruf (c)

Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.

Selanjutnya dalam Lampiran 2 Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang dan Lampiran 3 Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, diatur mengenai harga satuan timpang:

Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

Juga diatur dalam Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Bab III “Dokumen Penawaran Instruksi kepada peserta (IKP)”, pasal 30 Evaluasi Penawaran, Evaluasi Harga Satuan Timpang yang menyatakan bahwa :

30.13a Evaluasi Harga :2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.

Berdasarkan peraturan pengadaan barang jasa tersebut di atas, terlihat bahwa ketentuan mengenai Harga Satuan Timpang konstan tidak berubah. Akan tetapi, dalam prakteknya terdapat kesulitan-kesulitan atau perbedaan persepsi bagi pelaksana kegiatan di lapangan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan ini. Apabila terdapat kesalahan dalam perlakuan Harga Satuan Timpang dimana pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan pembayaran telah seluruhnya dibayarkan, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan terjadinya setor ke kas negara.

Memperhatikan ketentuan dalam Perpres 54/2012 jo Perpres 70/2012 sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Harga Satuan Timpang ini wajib dilaksanakan suatu klarifikasi kepada (calon) penyedia jasa, oleh Pokja terhadap harga satuan dalam penawaran yang diajukan dan oleh PPK (dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) terhadap adanya addendum tambah harga satuan timpang yang kontraknya telah ditandatangani. Dalam hal penawaran calon pemenang lelang terdapat Harga Satuan yang nilainya lebih dari 110%, maka Pokja melaksanakan klarifikasi terhadap satu atau lebih Harga Satuan penawaran tersebut. Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut nilainya menjadi ≤ 110% dari Harga Satuan dalam HPS maka Harga Satuan tersebut tidak Timpang, namun apabila nilainya tetap berada pada ≥ 110 dari Harga Satuan dalam HPS maka Harga Satuan tersebut adalah Harga Timpang dan tetap dapat dilaksanakan penandatanganan kontrak selama nilai total kontrak tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.

Harga Satuan Timpang tersebut harus menjadi catatan penting yang tertuang dalam berita acara dari pokja ULP, yang disampaikan kepada PPK. Hal tersebut berguna menjadi bahan pertimbangan PPK (dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) apabila item dengan Harga Satuan Timpang tersebut akan dilakukan addendum tambah. PPK (dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) wajib melihat Harga Satuan Timpang ketika akan melakukan adendum kontrak tambah terhadap harga satuan yang timpang. Perhitungan addendum tambah tersebut setidaknya mempunyai beberapa cara perhitungan, namun perlu diperhatikan perhitungan mana yang sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut contoh analisis perhitungan Harga Satuan Timpang, dengan contoh kontrak riil pekerjaan jalan, namun telah diubah seperlunya dan tidak mewakili suatu kontrak yang sebenarnya.

No Mata Pembayaran

Uraian Pekerjaan

Satuan

HPS

Penawaran

% terhadap HPS

DIVISI 1 UMUM

1.2.

Mobilisasi

Ls

44,900,000

81,000,000

104,4

1.8

Manajemen & Keselamatan Lantas

Ls

18,700,000

29,440,000

157,43

DIVISI 2 DRAINASE

2.1

Galian Selokan Drainase & Saluran Air

M3

60,094.15

31,090.50

51,74

DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL

6.1.(2)(a)

Lapis Perekat – Aspal

Liter

11,110.13

13,472.14

121,26

6.3.9

Aditif Anti Pengelupas

Kg

65,000

80,000

123,08

a) Harga Satuan Timpang dihitung terhadap volume > 110%

Cara perhitungan ini dibuat berdasarkan besaran volume yang dilaksanakan. Apabila volume terhadap Harga Satuan Timpang akan dilakukan addendum, maka yang dihitung sebagai Harga Satuan Timpang adalah terhadap volume yang berada di atas 110% dari volume awal. Berdasarkan contoh kontrak di atas, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) buah item pembayaran yang Timpang, yaitu yang nilai harga satuan terkontrak di atas 110% dari HPS (Manajemen & Keselamatan Lalu Lintas, Lapis Perekat – Aspal, dan Aditif Anti Pengelupas). Dari ketiga harga satuan timpang tersebut, terdapat  addendum tambah terhadap item Lapis Perekat – Aspal:

Mata Pemba yaran

Uraian Pekerjaan

Harga Satuan

Kontrak Awal

Kontrak Addendum

Volume

Jumlah Harga

Volume

Jumlah Harga

DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL

6.1.(2)(a)

Lapis Perekat – Aspal

13,472.14

7,938.00

106,941,847.32

9.526,66

115,772,845.25

Diketahui bahwa terjadi addendum penambahan volume sebesar 120,01% dari volume awal yaitu sebanyak 9.526,66 dari volume awal 7,938.00. Maka PPK (dan Panitia Penliti Kontrak) menghitung harga satuan timpang dari volume 110,01% s.d. 120,01% yang dikalikan HPS satuan, yaitu:

No

Item Pembayaran

Harga Kontrak Satuan

HPS/OE

Volume Awal

Volume 110%

Volume Addend

Volume Addend Timpang

1

2

3

4

5

6 = 110% x 5

7

8 = 7 – 6

Lapis Perekat – Aspal

13,472.14

11,110.13

7,938.00

8,731.8

9.526,66

794.86

No

Item Pembayaran

Harga Satuan Timpang

Harga Kontrak Satuan

Harga Addendum Satuan

1

2

9 = 8 x 4

10

11 = 9 + 10

Lapis Perekat – Aspal

8,830,997.93

106,941,847.32

115,772,845.25

Sesuai contoh a) tersebut, dimana Harga Satuan Timpang dihitung terhadap volume > 110%, maka Harga Satuan Timpang yang diaddendum dan disetujui oleh PPK adalah sebesar Rp. 115,772,845.25.

b) Harga Satuan Timpang dihitung terhadap harga satuan > 100% dari HPS Satuan

Dasar dari perhitungan ini adalah ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010, Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan. Perhitungan dengan cara ini tidak memperhitungkan volume, hanya besaran harga satuan yang lebih dari 110% dari HPS. Mengambil contoh yang sama seperti pada contoh item pembayaran sebelumnya, terjadi addendum tambah terhadap item Lapis Perekat – Aspal:

Mata Pemba yaran

Uraian Pekerjaan

Harga Satuan

Kontrak Awal

Kontrak Addendum

Volume

Jumlah Harga

Volume

Jumlah Harga

DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL

6.1.(2)(a)

Lapis Perekat – Aspal

13,472.14

7,938.00

106,941,847.32

9.526,66

124,592,066.44

Diketahui bahwa terjadi addendum penambahan volume sebesar 120,01% dari volume awal yaitu sebanyak 9,526.66 dari volume awal 7,938.00, namun volume tersebut tidak menjadi dasar perhitungan dalam cara ini. Maka PPK (dan Panitia Penliti Kontrak)  menghitung harga satuan timpang dari setiap penambahan harga yang melewati 110% dari harga satuan untuk item yang sama dalam HPS (harga satuan > 100% dari HPS Satuan). Hal tersebut didasari oleh ketentuan harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 jo 70/2012. Apabila diuraikan sebuah simulasi addendum kontrak yaitu:

PPK (dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) menyetujui adanya Volume Addendum sebanyak 1,588.66 sehingga Volume Lapis Perekat – Aspal menjadi 9,526.66. Untuk pembayaran harga satuan timpang awal, digunakan volume awal dikalikan Harga Satuan Timpang.

No

Item Pembayaran

Harga Kontrak Satuan

HPS/OE

Volume Awal

Volume Addend

Selisih Volume

Harga Satuan Timpang Terkontrak

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 x 5

Lapis Perekat – Aspal

13,472.14

11,110.13

7,938.00

9,526.66

1,588.66

106,941,847.32

Untuk pembayaran penambahan volume sebesar 1,588, digunakan harga klarifikasi dengan penyedia jasa. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan harga satuan timpang yaitu:

(1)    Karena adanya ketentuan harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan, maka apabila terdapat addendum tambah terhadap volume yang harga satuannya timpang PPK wajib melakukan klarifikasi dan negosiasi harga;

(2)    Dasar harga untuk menghitung Harga Satuan Timpang yang mengalami addendum tambah bukan melulu berasal dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tetapi harga yang didapatkan berdasarkan klarifikasi dan negosiasi PPK dengan penyedia jasa, harga tersebut seharusnya maksimal pada angka 110% ( ≤ 110% ) dari harga satuan dalam HPS untuk item yang sama agar harga tersebut tidak lagi disebut timpang;

(3)    Meskipun begitu, apabila Pokja menetapkan suatu klausul mengenai Harga Satuan Timpang dalam Dokumen Lelang, diterangkan dalam Aanwijzing, dan/atau menjadi bahan klarifikasi dan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Lelang, maka ketentuan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam contoh kasus ini, Pokja telah menetapkan suatu klausul yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Penawaran, yaitu: Beberapa dari item pekerjaan dalam penawaran saudara terdapat harga timpang melebihi dari 110%, untuk itu apabila dalam paket ini saudara dimenangkan dan dalam pelaksanaannya nanti memerlukan penambahan volume maka harga yang dipakai adalah harga satuan panitia (HPS), bagaimana tanggapan saudara?, dimana calon penyedia jasa/calon pemenang lelang menjawab: setuju.

Berikut contoh pelaksanaan perhitungan penambahan Harga Satuan Timpang, dimana perhitungannya adalah terhadap volume awal (7,938.00) digunakan Harga Satuan Timpang dan terhadap kenaikan volume (sebesar 1,588.66) digunakan HPS (sesuai BA Klarifikasi dan Verifikasi Penawaran sebagaimana disebut angka (4) di atas):

No

Item Pembayaran

Harga Kontrak Satuan

HPS/OE

Volume Awal

Volume Addend

Selisih Volume

Harga Satuan Timpang Addendum

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 x 7

Lapis Perekat – Aspal

13,472.14

11,110.13

7,938.00

9,526.66

1,588.66

17,650,219.12

Maka Harga Satuan Timpang yang disetujui dan masuk dalam Addendum Kontrak Tambah adalah:

No

Item Pembayaran

Harga Satuan Timpang

Harga Kontrak Satuan

Harga Addendum Satuan

1

2

9 = 8 x 3

10

11 = 9 + 10

Lapis Perekat – Aspal

17,650,219.12

106,941,847.32

124,592,066.44

Telah dijabarkan 2 (dua) cara / versi perhitungan Harga Satuan Timpang pada poin a) dan poin b). Akan tetapi penyusun tulisan berpendapat bahwa poin b) lebih mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menghitung Harga Satuan Timpang. Hal itu antara lain karena Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 tidak menyebutkan kenaikan volume, namun hanya kenaikan harga > 110%.

Oleh karena itulah, perhitungan Harga Satuan Timpang pada poin b) lebih memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012. Kecuali terdapat suatu aturan khusus yang lebih tinggi dari Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 yang mengatur bahwa perhitungan Harga Satuan Timpang adalah berdasarkan volume, maka berlakulah hal tersebut.

Sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki huruf a sampai g tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang ada tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Terkait hal itu, apabila ternyata terdapat ketentuan dalam Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 yang berbeda/bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tersebut, maka seharusnya aturan mengenai Harga Satuan Timpang dalam Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 diubah atau bahkan dicabut. Begitupun sebaliknya, apabila terdapat aturan pelaksana/aturan yang lebih rendah dari Perpres yang mengatur Harga Satuan Timpang berbeda/bertentangan dengan Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012, maka aturan pelaksana/aturan yang lebih rendah tersebut tidak berlaku sebelum diubah atau bahkan dicabut keberlakuannya.

KERUNTUHAN TEBING SALURAN DAN SUNGAI SERTA TEKNIK PENANGANANNYA

Seperti kita ketahui, di era reformasi kini pembangunan infrastruktur semakin digalakkan, baik itu di sektor perekonomian perkebunan, perindustrian, pertambangan maupun perdagangan. Namun di satu sisi pembangunan tersebut memberikan dampak negatif bagi ekosistem alam apabila tidak diimbangi dengan pengembalian kestabilan ekosistem seperti yang terjadi saat ini, perambahan hutan yang dilakukan secara liar serta berubah fungsinya hutan menjadi tempat penambangan yang tandus. Hal tersebut berakibat keseimbangan alam menjadi terganggu, begitu juga dengan sungai yang ada di Indonesia, dikarenakan pohon-pohon yang berada disekitar sungai berubah fungsi menjadi areal perindustrian/pertambangan, maka air hujan yang seharusnya dapat ditahan oleh pepohonan terlebih dahulu sebelum terserap kedalam tanah, kini langsung jatuh ke tanah tanpa ada penahan yang dapat menimbulkan erosi; begitu juga dengan kestabilan tanah disekitar sungai, akar-akar pohon disektiar sungai yang berfungsi sebagai komponen penstabil tanah yang dapat menahan gerusan aliran sungai, kini tidak ada lagi yang menyangga sehingga berpotensi menimbulkan penggerusan dan kelongsoran. Di samping campur tangan manusia, proses alam juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya penggerusan tersebut. Oleh karena proses erosi alami dan interaksi variabel dan gaya-gaya penyebab erosi yang bersifat kompleks; maka karakteristik erosi pada tebing sungai sulit dipahami kecuali dilakukan melalui evualuasi detail dengan data yang cukup. Dalam hal ini juga diperlukan suatu identifiksi dan perkiraan tentang mekanisme keruntuhan tebing yang terjadi untuk mengetahui faktor-faktor penyebab erosi tebing, sehingga dapat diketahui metode dan jenis perlindungan tebing yang sesuai dan proporsional dengan kondisi aktual.  Sebelum pembahasan lebih lanjut, marilah kita pelajari arti dari penggerusan itu sendiri. Gerusan adalah erosi pada lokasi tertentu yang tingkatnya lebih besar dibandingkan daerah sekitarnya. Gerusan diakibatkan dari aksi erosif air yang mengalir, yang menggali dan membawa material dari dasar dan tebing sungai. Tanah berbutir lepas dengan cepat tererosi oleh aliran air, sedangkan tanah kohesif lebih tahan terhadap gerusan.  Bagian tengah tebing kebawah adalah bagian yang selalu basah oleh aliran yang akan langsung mengalami gerusan, dan jika material tebing tidak tahan terhadap gaya gerus maka terjadi penggerowongan (undermining) yang dapat mengakibatkan terbentuknya katilever pada tebing dan akhirnya keruntuhan pun akan terjadi.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, disamping gangguan manusia, alam juga berpengaruh dalam memberikan gangguan. Kecenderungan sungai menjadi tidak seimbang tergantung atas besarnya gangguan yang disebabkan oleh manusia atau secara alami yang relatif terhadap fleksibilitas sungai. Jika kondisi sungai berada dalam daerah (range) keseimbangannya, maka sungai tersebut akan lebih fleksibel terhadap perubahan, dan lebih dapat mengakomodasi perubahan tiba-tiba tanpa mengakibatkan perubahan dramatis pada dimensi dan bentuk sungai. Jika dalam jangka panjang sungai mengalami perubahan dalam hirologi dan/atau sedimen yang masuk, maka sungai akan menyesuaikan diri. Proses penyesuaian sungai terhadap perubahan-perubahan ini berupa proses agradasi dan degradasi. Disamping itu, sungai yang dipengaruhi oleh sejumlah kejadian bencana akan membutuhkan periode waktu untuk pulih dan kembali ke keseimbangan geomorphik. Sungai yang pulih mungkin tidak mirip dengan sungai sebelum terkena gangguan.  Beragam cara telah dilakukan untuk mengontrol aliran sungai dan  menstabilkan tebing akibat penggerusan yang berpotensi menimbulkan kerusakan desain struktur tanah dan jalan yang berada di sekitar sungai. Salah satu diantaranya adalah dengan membuat bangunan pengaman sungai. Pemilihan jenis bangunan yang digunakan untuk menjaga stabilitas tebing sungai didasarkan pada beberapa faktor antara lain :  Bagaimana bangunan itu bekerja,  Material yang digunakan,  Ukuran dan lokasi pemasangan,  Karakter sistem sungai dimana bangunan tersebut dipasang, dan  Ketersediaan dana.  Sedangkan berdasar prinsip kerjanya, metode perancangan bangunan untuk stabilisasi tebing sungai secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) katagori, yaitu: 1. Cara langsung, yaitu dengan membangun struktur untuk mencegah erosi  dengan melindungi ( armoring ) tebing yang tererosi,  2. Cara tidak langsung meliputi :  Struktur yang melindungi erosi dengan memantulkan/mengalihkan arus  menjauh dari tebing,  Metode dengan mengurangi kemampuan erosi pada saluran, dan  Metode memodifikasi saluran.  1. Cara Langsung (Armoring) Teknik  armoring adalah meletakan penutup pelindung langsung pada daerah  yang akan dilindungi, umumnya terdiri dari batu, beton atau kayu, yang melindungi  pada
sebagian atau seluruh permukaan tebing dan/atau dasar sungai. Teknik Armoring berfungsi untuk melindungi batas geser yang disebabkan oleh aliran air pada tebing yang mudah tererosi. Salah satu teknik armoring adalah dengan membangun dinding pelindung (Revetment). Berikut adalah beberapa karekteristil tentang revetment : a) Revetment dapat bersifat fleksibel atau kaku dan dapat digunakan untuk menahan semua mekanisme erosi. b) Revetment dapat digunakan untuk melindungi tanggul, tebing sungai dan dasar sungai. c) Revetment tidak terlalu mempersempit saluran atau mengubah pola bentuk aliran. d) Revetment tidak selalu berhasil dalam menahan penurunan (slump) pada  tanggul dan tebing sungai yang jenuh (saturated) dan tidak selalu berhasil dalam menstabilkan dinding dan dasar sungai pada sungai yang  mengalami penurunan tanah dasar. Tindakan pencegahan khusus harus diteliti  dalam merencanakan  revetment untuk saluran yang mengalami  penurunan dasar. Revetment sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Flexible Revetment dan Rigid Revetment. i. Flexible Revetment Yang termasuk kelompok ini diantaranya antara lain: riprap batu, beronjong (gabion), balok beton pracetak, parit berisi batu (rock fill trenches), windrow revetment, ban bekas dan tanaman. Riprap batu dapat mengatur distorsi dan perpindahan lokal material di bawahnya, tanpa mengalami penurunan pada saat pemasangan revetment. Walaupun demikian flexible rock-wire mattres dan gabion kadangkala memperlebar displacement material dibawahnya, tetapi umumnya juga dapat mengatur hampir semua distorsi lokal. Sedangkan penggunaan balok beton pracetak umumnya  lebih kaku dibandingkan dengan  riprap batu dan gabion, maka dari itu riprap batu dan gabion tidak dapat  mengatur  displacement material di bawahnya dengan baik. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan dari pemanfaatan pengaman beronjong (gabion) : Keuntungan  Relatif murah jika batu pengisi tersedia.  Bersifat fleksibel, khususnya ketika dikombinasikan dengan tanaman hidup.  Sangat efektif untuk melindungi tebing yang tidak stabil dengan segera. Kekurangan  Memerlukan pekerjaan tukang yang intensif.  Diperlukan keahlian untuk pemasangan yang tepat.

 Diperlukan biaya yang mahal untuk membetulkannya jika pemasangannya tidak tepat.  Tidak baik bagi ekologi sungai dan keindahan.  Dapat memperburuk erosi pada hilir jika pemasanganya tidak tepat.  Membutuhkan ruang yang lebih lebar dibanding dinding penahan (retaining wall) Penggunaan   Melapisi dinding tebing sungai.  Pada sungai dari ukuran sedang hingga besar dan pada semua jenis karakter sungai. ii. Rigid Revetment Rigid Revetments termasuk diataranya pelapisan semen portland, concrete fille d mats, kantong berisi semen dan pasir,  riprap yang digrouthing (grouted riprap) dan campuran semen-tanah (soil-cement). Rigid Revetments umumnya lebih licin dibandingkan dengan Flexible  Revetments sehingga meningkatkan efesiensi hidrolik dan umumnya memiliki daya tahan tinggi terhadap erosi dan kerusakan terhadap benturan. Mereka mudah mengalami kerusakan akibat pergerakan pondasi penyangga akibat penurunan, pengalian (underminning), tekanan  hidrostatik, tergelincir (slides), dan erosi pada tepi. Dan umum nya mereka merupakan jenis tindakan yang paling mahal untuk penanggulangan dalam perlindungan tebing. Berikut disajikan keuntungan dan kekurangan penggunaan material soil-cement : Keuntungan   Menggunakan material tanah asli. Kekurangan  Tidak permeable  Kekuatan rendah.  Rentan terhadap perubahan suhu.  Jika tebing sebelah selimut menjadi lembab dan tidak dapat dikeringkan, keruntuhan dapat terjadi  Karena selimut tanah-semen relatif kaku, akibat pengaruh lalulintas kendaraan kecil, pejalan kaki atau lalulintas barang, selimut tanah-semen tidak dapat bertahan tanpa mengalami keretakan. Penggunaan :  Pada daerah yang jarang terdapat bahan riprap, menggunakan tanah dilokasi yang dicampur dengan semen dapat menjadi alternatif yang praktis
 Pada daerah dengan material tanah mudah dihaluskan dengan komposisi lanau (silt) dan lempung (clay) (material dengan kelulusan saringan no.200) tidak kurang dari15%, tetapi tidak lebih dari 35%. Tanah dengan tekstur lebih baik umumnya lebih sukar untuk dihaluskan dan memerlukan lebih banyak semen seperti pada 100% butiran tanah yang tidak lolos pada saringan no.200.
2. Cara Tidak Langsung  i. Teknik Pemantulan aliran Teknik pemantulan aliran dilakukan berdasarkan prinsip pengarahan arus agar aliran menjauh dari tebing sehingga erosi dapat dikurangi atau dihilangkan di daerah antara bangunan. Teknik ini umumnya digunakan karena biaya pembangunan yang lebih murah dibandingkan dengan pelapisan (armoring) pada seluruh permukaan tebing. Bangunan pemantul dibangun kurang lebih tegak lurus dengan aliran, oleh karena itu akan mengurangi lebar efektif saluran. Kantong gerusan (gerusan lokal) terbentuk pada ujung bangunan dan menerus ke hilir dengan pola seperti air mata. Umumnya ada peningkatan kecepatan didekat bangunan tersebut. Rata-rata kecepatan melintang saluran dapat bertambah, berkurang atau tidak tepengaruh. Secara umum ada peningkatan kedalaman aliran pada saluran dekat bangunan, dan hal ini umumnya terjadi jika panjang bangunan lebih dari 1/6 lebar saluran. Tipe material, panjang, tinggi, lokasi dan orientasi bangunan akan berpengaruh pada sudut pantulan. Bangunan ini umumnya memberikan sedikit gangguan pada bantaran tebing (riparian) dibandingkan dengan teknik pengendalian yang lain.  ii. Metode penurunan energi erosi Metode penurunan energi berfungsi untuk mengurangi kemampuan sungai untuk mengerosi material tebing dan dasar saluran. Baling-baling dan revetment berbentuk pagar, bekerja dengan mengurangi batas geser dan arus sekunder yang berputar. iii. Metode pembuatan bangunan pelambat arus Banguanan pelambat adalah bangunan lurus yang permeabel atau impermeabel pada saluran, dipasang paralel dan umunya terletak pada bagian ujung bawah (toe) tebing. Tujuan bangunan pelambat adalah untuk mengurangi kecepatan aliran, menyebabkan pengendapan, atau mempertahankan alinyemen aliran asli. Bangunan ini dapat dibuat dari tanah, batu, tiang kayu, Sheet pile atau tiang baja. Jack atau tetrahedron dari baja jusa sering digunakan. Hampir semua bangunan pelambat bersifat permeable dengan kemapuan kerja (performance) yang baik. Mereka telah terbukti berguna dalam beberapa situasi berikut :
 untuk masalah alinyemen yang terlalu dekat dengan embankment jembatan atau jalan, umumnya pada tikungan tajam dan aliran yang dapat merusak langsung tebing.   untuk tipe erosi tebing lain yang terjadi terlalu dekat dengan jembatan.yang  memiliki thalweg atau tebing yang sangat tidak stabil . iv. Metode memodifikasi saluran Metode ini digunakan dengan cara mengubah geometri dan/atau bentuk datar saluran yang bertujuan untuk membentuk kondisi saluran yang lebih alami dan stabil. Modifikasi saluran dapat direncanakan dengan menghitung perubahan kondisi daerah pengaliran, seperti sedimen dan aliran. Modifikasi saluran memerlukan pemahaman tentang kondisi lokasi dan kondisi medan sekitar dan pendekatan desain yang seksama. Solusi struktural terbaik untuk hampir semua kegagalan geoteknik adalah memiringkan tebing dengan sudut yang lebih rendah dan melindungi ujung bawah tebing dari erosi lebih lanjut yang dapat mempercuram tebing.  Jika kegagalan utama karena faktor geoteknik seperti penurunan (drawdown), perlindungan untuk mencegah erosi merupakan solusi yang kurang tepat, dilain pihak kegagalan geoteknik dapat menerus jika terjadi penggerusan yang menerus pada toetebing. Jika hanya masalah  geoteknik yang menjadi penyebab keruntuhan, umumnya akan menghasilkan keruntuhan masa pada material tebing. Beberapa tipe keruntuhan geotenik yang sering terjadi diantaranya: slip / sliding sepanjang permukaan runtuh dalam (deep failure surface), slip dangkal (shallow slip) dan lock slip. Faktor – faktor yang mengakibatkan keruntuhan masa antara lain tipe tanah, geometri kemiringan tebing, rezim aliran tahan dan aliran permukaan, infiltrasi, besar pembebanan, tegangan retak, dan vegetasi. Setiap faktor yang berperan dalam keruntuhan tebing harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum menentukan solusi yang tepat. Teknik penstabilan kemiringan biasanya berhubungan dengan memodifikasi struktur tebing dalam skala besar. Hal ini selain dapat merusak ekosistem lingkungan di sekitar tebing juga memerlukan biaya yang mahal. Dari uarian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing metode pengamanan sungai tersebut memiliki karakteristik tersendiri, dimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan jenis bangunan yang akan digunakan biasanya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, urgensitisitas penanganan, serta biaya yang tersedia untuk melakukan penanganan tersebut.   Sumber :    http://www.googlesearch.com  Salmani, MS, MT, Teknik Bangunan di atas Rawa  Ven te Cho, Hydraulics Engineering  Teknik Pengaman Sungai  http://www.tni.go.id

Terakhir diedit pada Selasa, 26 Maret 2012 13:50

disusun oleh: Sandi Prima Yudha, ST; @sandi_prima

Pengadaan Barang Pada Paket Kontraktual

Pada awalnya, banyak sekali pengadaan barang yang tercantum dalam paket Kontraktual. Baik itu Kontrak (Pekerjaan) Fisik / Konstruksi maupun Kontraktual Konsultansi. Hal tersebut menjadi lumrah dan malah menyisakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Pertama sekali, banyak sekali pengadaan barang tersebut yang hilang dibawa oleh Kontraktor maupun Konsultan, karena memang di dalam kontrak adalah paket pengadaan, dimana pengawasannya menjadi lemah karena yang ditujukan adalah hasilnya.

Dalam Kontrak Konsultan, hasil pekerjaannya yaitu laporannya baik itu laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, maupun hasil gambar serta perangkat lunan / sistem yang dihasilkan. Dalam Kontrak Fisik / Konstruksi tentu yang dihasilkan adalah bangunan fisik / infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itulah barang barang, yang lazimnya alat-alat kantor seperti laptop, printer, komputer, bahkan kendaraan mobil dan motor, seringkali hilang karena memang yang ditujukan bukan barang-barangnya namun hasil kerjanya dimana barang-barang tersebut dianggap sesuatu yang memang diperlukan bagi pencapaian hasil yang diinginkan. Akibatnya? Barang-barang tersebut hilang dan manajemennya sangat lemah.

Permasalahan kedua yaitu penggolongan pengadaan barang tersebut ke dalam laporan SIMAK-BMN. Karena pengadaan barang tersebut bukanlah kontrak pengadaan barang, tetapi Kontrak Fisik / Konstruksi atau Kontrak Konsultan yang di dalamnya terdapat pengadaan barang. Bagaimanakah nantinya apabila aset Jalan dan Jembatan senilai 1 milyar rupiah, ternyata tidak seluruhnya Jalan dan Jembatan tetapi ternyata ada di dalamnya komputer dan motor? Atau juga Nilai Dokumen Perencanaan DED senilai lima ratus juta rupiah yang ternyata ada di dalamnya printer dan lemari brankas?

Oleh karena latar belakang itulah Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Permen PU 21).

Permen PU 21 tersebut mempunyai 2 (dua) lampiran, yaitu Lampiran I dan Lampiran II. Dimana dalam lampiran II dicantumkan larangan pengadaan barang dalam paket Kontrak Fisik / Konstruksi dan/atau Kontrak Konsultan.  Adapun kutipan isinya adalah: Dilarang mengadakan kendaraan roda empat, roda dua dan peralatan kedinasan lainnya melalui kontrak pekerjaan fisik dan konsultansi yang bersumber dari dana APBN Rupiah Murni:  Pengadaan kendaraan roda 4 dan/atau roda 2 dan/atau komputer, dengan indikator penyimpangan: RAB kontrak pemborongan dan/atau jasa konsultansi terdapat mata pembayaran pengadaan kendaraan roda 4 dan/atau roda 2 dan/atau komputer.

Dengan keluarnya Permen PU 21 tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian PU perlahan tapi pasti mengubah mindset Direktorat dan Satuan Kerja dalam membuat kontrak agar tidak lagi dilakukan pengadaan barang melalui Kontrak Fisik / Konstruksi dan/atau Kontrak Konsultansi. Sungguh sangat disayangkan apabila masih ada Satuan Kerja yang masih memasukkan pengadaan barang dalam Kontrak Fisik / Konstruksi dan/atau Kontrak Konsultansi. Selain harus disetorkan ke kas negara, Kepala Satuan Kerja bersangkutan juga seharusnya direkomendasikan untuk tidak menjabat kembali.

Adapun perdebatan/permasalahan klasik dalam penerapan Permen PU 21 ini antara lain, diktum konsideran yang masih menyebutkan Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Keppres 80 sudah lama ditinggalkan dan kini sudah ada Perpres 70 tahun 2012, lalu bagaimanakah status Permen PU 21 tersebut? Menurut hemat penulis Permen PU 21 ini masih tetap berlaku, selama belum ada peraturan (perundang-undangan) lain yang setingkat atau yang tingkatnya lebih tinggi yang menyatakan secara tegas bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dicabut dan tidak berlaku lagi.

Meskipun juga judul peraturannya masih menyebutkan Departemen Pekerjaan Umum (kini sudah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum), Permen PU 21 ini masih dianggap berlaku kecuali dalam pasalnya ada yang bertentangan dengan pasal dalam peraturan lain yang setingkat yang lebih baru atau yang lebih tinggi.

Selain itu pentingnya untuk tidak melakukan pengadaan barang dalam suatu Kontrak Fisik / Konstruksi dan/atau Kontrak Konsultan guna menjamin suatu kepastian hukum, keamanan aset, kekonsistenan pencatatan nilai aset, dan penyelenggaraan yang tertib di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Menarik untuk ditunggu apakah Permen PU 21 ini akan diperbaharui atau tetap saja seperti keadaan sekarang.

Ibrahim Hasan, terakhir diedit pada 18 Maret 2013 21:12

Land Procurement in Indonesia

Foretell Implementation of Land Acquisition for Public Interest Development in Indonesia*

President Susilo Bambang Yudoyhono has issued Presidential Regulation No. 71 of 2012 on the Implementation of Land Acquisition for Public Interest Development (Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) last year, on August 2012, to implement Law No. 2 of 2012 on Land Acquisition for Public Interest Development (Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). The Regulation repeals and replaces Presidential Regulation No. 36 of 2005, as amended by No. 65 of 2006, on the same subject matter, as well as its implementing regulations, thereby heralding an era of a completely revised legislative framework underlying land acquisition. The signing of The Regulation was what Indonesian people and investor had been waiting for since the Law on Land Acquisition for Public Interest Development was passed by the House of Representatives (DPR – Dewan Perwakilan Rakyat) in December 2011.

In the last few years, disputes over land ownership and acquisitions had forced investors to delay major projects for years at a time, until the disputes and compensation claims could be ironed out. It would have been a Pyrrhic victory for government if government to push landowner to release their rights of the land – just like ever happened in Soeharto era, also become national issue recently in Mesuji. In the other hand, those problems take a lot of time and money to resolve for investors, so there was always a lack of certainty in land-law enforcement. That’s why this Regulation was a very much-awaited implementing regulation for the Law on Land Acquisition for Public Development, which believed will accelerate infrastructure development in Indonesia, for instance The MRT construction works in Jakarta province will include land procurement and road widening in 2013 – both needs land procurements.

This Regulation is the implementation of the mandate of Article 53 and Article 59 of Law on Land Acquisition for Public Interest Development. It divided Land procurement into 4 stages: Planning, Preparation, Implementation and Delivery of The Results (Article 2 of Regulation).

  1. The planning stage, which mainly consists of the documents that have to be prepared by the acquiring institution (Article 5 through 7);
  2. Preparation, which includes the site information collection and the public consultation (Article 8 through 48);
  3. Implementation, which sets out the steps to be completed by the National Land Agency (BPN – Badan Pertanahan Nasional) in acquiring the land (Articles 49 through 111); and
  4. Delivery of The Results (Article 112 through 114).

Pertinent to Ministry of Public Works and other technical institutions

The Regulation calls for further implementing regulation by the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, and the National Land Agency (BPN) to be issued within a period of 3 months (Article 124 jo 111 jo 120) – related to operational and proponent funding, and technical procedure of land procurements.

However, the Regulation also requires all government institutions seeking to acquire land for infrastructure development to submit land procurement plans that include a description of the project and its consistency with Local Spatial Zoning Laws (RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota), the land location and the total area needed, as well as information on its status and a price estimate, to the local governors. The governors will set up teams to inform the public of the plans for development, conduct initial data gathering at the location and carry out public consultation about the development plan. They will also form teams to study any public objections lodged in relation to a development plan. The land needed will then be purchased by the National Land Agency through its regional offices. Besides, institutions that existed before the Regulation for instance Land Procurement Team (TPT – Tim Pengadaan Tanah), Land Procurement Comittee (P2T – Panitia Pengadaan Tanah) under National Land Agency and Toll Road Authority Board (BPJT) for toll road prijects should stick together to foster land procurements process.

It is notable about Local Spatial Zoning Laws, which is agree with or not, should be in concordance with National Spatial Zoning Planning Laws (RTRWN – Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Other technical institutions related to RTRWN i.e. Ministry of Public Works cq Directorate General of Spatial Planning, National Spatial Plan Coordination Board (BKPRN – Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional), National Development Planning Agency (BAPPENAS), Ministry of Home Affairs, etc. should be involved in making the proposal at the planning stage. This is important to make sure that land needed by the institutions is supporting, not against, national spatial policy. So, the Regulation is not only talking about giving the landowners their rights, but also make sure that land procurements is not violating National Spatial Zoning Planning Law.

Practical aspect

Certainty has become the main issue in legal enforcement in Indonesia, not to mention only land procurements, and the Regulation expected to answer thus. Related society or civilian who will have their land to be acquired by goverments hope that this Regulation can give them a certainty in getting an equitable compensation, where in the other side the companies working on infrastructure development projects also hope that they’ll get the legal certainty they needed to push through their projects. The compensation itself is in the form of cash, land swap, resettlement, shares or something else – be agreed by the two parties involved: goverments and landowners.

The Regulation will set clear time frames for the acquisition of land for public projects; it set a maximum time limit of 583 days for the completion of land acquisition and details of steps to be taken for the handover of land for public projects. Such maximum time limit is reached when there were any disputes or disagreements among parties. If there were non-disputed acquisition, land procurements can normally be completed within 260 days.

Notable the introducing of “konsinyasi” or deposit of compensation, that if landowners were not to agree the form or amount of compensation, they can process their objection to District Court until Supreme Court. In case Supreme Court rejected their appeal, willing or not, they have to accept Supreme Courts verdict (inracht van gewijsde) based on Article 73. In other words, after Supreme Courts verdict, landowners are not allowed to do request civil (peninjauan kembali) to review such verdict and the rights to land are terminated (Article 86 jo 100).

Even so, based on writter experiences, time limit settled on the Regulation has a potential overdue. Since everybody-secret that there are enormous case registered in Supreme Courts from all over Indonesia waiting to be ruled by supreme courts’ judge, so there will be a high potential of overdue if landowners appeal District Courts verdict. That’s the question so far, if overdue happened, how or who will handled such overdue – because the Regulation didn’t state it clear. Yet, to avoid such things, the Regulation stating the possibility of providing tax incentives to those assisting in the acquisition of land for public development by accepting and not disputing the compensation in court.

The Regulation also applies to projects where land acquisition is ongoing, but only if the process has not completed by the end of 2014 (Article 123). It applies to land acquisition for public interest projects, which can be carried out by government institutions, that is commenced after the issuance of the Regulation.

It also stipulates the formation of a preparation team by the governor, whose membership consists of the regents/mayors, Regional Government Work Unit (SKPD – Satuan Kerja Perangkat Daerah) of the relevant local government, institutions/agencies requiring the land for infrastructure development, and other relevant agencies. This is to carry out notification of the development plan, to collect initial data on the planned development site, and to carry out public consultation.

It is also notable that Article 121 allows governments for direct acquisition of land areas of less than 1 ha by the government institutions requiring the land. In this case, government institutions can directly negotiate with landowners to acquire the land, offering landowners two mechanism of acquisition: to buy and purchase or trough barter.

Summary

The Regulation calls for further implementing regulation by the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, and the National Land Agency to be issued within a period of 3 months since it commenced – which is 3 months after August 2012. Now, in the very beginning of 2013, ready or not, actually those 3 institutions should have been completed in arranging and commencing the implementing regulation. There should be a serious commitment by the authorities to enforce the law and help landowners understand it.

Such serious commitment will be shown at the readiness of all members of central and local governments related to land acquisitions. All parties, from the central government to regional administrations, must truly understand this new regulation.

It is important that government ministries and institutions take this regulation and run with it. They must move quickly to identify land that has been earmarked for infrastructure development and take the necessary steps to sort out the legal paperwork in accordance with the presidential regulation.

Ministry of Public Works, as the regulating institutions related to National Spatial Zoning Planning Laws, needed to actively coordinating local governments to implement and adjusting Local Spatial Zoning Laws with National Spatial Zoning Planning Laws in order to make sure that infrastructure projects in all over Indonesia are not violating National Spatial Zoning Planning Laws – including land procurements.

*Source: Law No. 2 of 2012 on Land Acquisition for Public Interest Development & Presidential Regulation No. 71 of 2012 on the Implementation of Land Acquisition for Public Interest Development.

Implikasi diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.05/2012 Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya

Pemutusan Kontrak:

Pemutusan kontrak secara sepihak adalah dapat/mungkin dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (pasal 93 Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2010)

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a.  kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b.  Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c.  Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d.  pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sementara dalam Permen PU No. 07 tahun 2011 diatur apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis terlebih dahulu atau dengan kata lain penyedia barang/jasa akan dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;         

38.2            Kontrak dinyatakan kritis apabila:

  1. a.   Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
  2. b.   Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100%  dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
  3. Rencana fisik pelaksanaan 70% – 100%  dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan  akan melampaui tahun anggaran berjalan.

38.3            Penanganan kontrak kritis

  1. a.   Dalam hal keterlambatan pada pasal 38.1 dan  penanganan kontrak kritis pada pasal 38.2 dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

1)    Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2)    Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I

3)    Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II

4)    Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III

5)    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal keterlambatan pada pasal 38.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[1].

Permen PU No. 7 Tahun 2011 tersebut menerangkan bahwa terdapat langkah-langkah peringatan dari pengguna jasa/PPK kepada penyedia barang/jasa dengan adanya indikasi/potensi keterlambatan pada  paket pekerjaan/kontraktual yang sedang berjalan.

Dengan banyaknya kasus terjadinya keterlambatan hingga akhir tahun anggaran, pada awalnya Kementerian Keuangan mengeluarkan pedoman mengenai pekerjaan yang dapat dilaksanakan sampai dengan 50 hari kalender pada Tahun Anggaran 2011. Sempat terjadi perdebatan pada saat itu karena hal tersebut dapat dianggap suatu dasar bagi kontraktor untuk mengulur-ngulur waktu pengerjaan. Namun dalam perkembangannya ternyata keterlambatan adalah suatu risiko yang mungkin saja terjadi terutama terhadap pekerjaan tahun tunggal yang pelelangannya terlambat, dana APBN-P, dana Optimalisasi, atau yang waktu pelaksanaannya memang panjang karena cukup rumit. Guna menghindari kekosongan hukum apabila terjadi hal demikian, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.

Hal mana kemudian dituangkan dalam Perpres 70 tahun 2012 pasal 93.  PMK 25 tersebut mengatur apabila pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA (pekerjaan single years) maka sedapat mungkin diselesaikan pada Tahun Anggaran (TA) berkenaan, yaitu pada tanggal 31 Desember, pekerjaan terkontrak haruslah sudah selesai dikerjakan untuk kemudian diserahterimakan pekerjaan pertama (PHO).

Pada sisi lainnya, PMK 25/PMK.05/2012 juga memperbolehkan apabila terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan pekerjaan single years tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun yaitu 31 Desember, maka pekerjaan tersebut dapat/dimungkinkan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Hal tersebut terkait dengan Perpres 70 tahun 2012, pasal 93, yaitu pemberian kesempatan maksimal 50 hari kalender bagi penyedia untuk melanjutkan pekerjaannya.

Meskipun PMK 25 ini menyebutkan akhir Tahun Anggaran 2011 dan awal Tahun Anggaran 2012, PMK 25 ini masih tetap berlaku dan tetap dapat diberlakukan pada akhir Tahun Anggaran 2013 dan awal Tahun Anggaran 2013. Hal mana hukum dianggap masih berlaku selama belum dicabut secara nyata oleh peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan satu sama lainnya dengan peraturan yang lebih baru. Sepengetahuan penulis, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan PMK yang baru menggantikan PMK 25/PMK.05/2012 tersebut. Juga ditambah fakta dikeluarkannya Perdirjen37/Pb/2012 yang mendukung PMK25/PMK.05/2012 tersebut.

Yang menjadi isu penting yaitu apakah rencana jadwal PHO itu apabila terjadi keterlambatan, dan penyedia diberikan kesempatan sampai 50 hari kalender, akan melewati tahun anggaran atau tidak.

Administrasi Keuangan terkait Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan & Pemutusan Kontrak

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, adalah paling lama 50 (lima puluh) hari kalender (harkal) terhitung sejak masa kontrak berakhir. Jangka waktu 50 harkal tersebut mempunyai implikasi yang berbeda dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang terlambat, apakah akan melewati tahun anggaran berkenaan atau tetap pada tahun anggaran yang sama. Hal tersebut menjadi penting terkait teknis pencairan anggaran di KPPN.

1)      Jadwal PHO + 50 harkal ≤ 17 Desember

Dalam hal jadwal PHO ditambah “jatah”/jangka waktu maksimal 50 harkal (kesempatan penyelesaian saat terjadi keterlambatan) jatuh pada tanggal 17 Desember tahun anggaran yang sama, maka KPA/PPK berdasarkan analisis yang dibuatnya, dengan/tanpa pertimbangan Konsultan Supervisi dan/atau Tim Teknis (bila ada) serta memperhatikan persentasi sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan, dapat memutuskan apakah kontrak tersebut masih dapat diberikan kesempatan 50 harkal atau dihentikan/putus kontrak. Apabila KPA/PPK dalam analisisnya masih akan memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa 50 harkal, penyedia barang/jasa harus membayar denda keterlambatan semenjak jadwal PHO berakhir sampai dengan selesainya pekerjaan.

Apabila KPA/PPK dalam analisisnya, penyedia barang/jasa atas kesalahan si penyedia barang/jasa dianggap tidak akan mungkin melaksanakan sisa pekerjaan yang belum selesai semenjak jadwal PHO berakhir meskipun diberikan kesempatan 50 harkal, kontrak dihentikan/putus kontrak dan konseskuensinya:

  1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan, disetor ke kas negara;
  2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan disetor ke kas negara;
  3. penyedia membayar denda keterlambatan; dan
  4. penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list)

Namun, dalam hal jadwal PHO ditambah “jatah”/jangka waktu maksimal 50 hari kalender (kesempatan penyelesaian saat terjadi keterlambatan) ternyata mencapai akhir tahun anggaran berkenaan/31 Desember atau bahkan dapat melewati tahun anggaran berkenaan/31 Desember, maka KPA/PPK wajib memperhitungkan rencana waktu penyelesaian pekerjaan, apakah penyelesaiannya membutuhkan waktu sampai lewatnya tahun anggaran atau tidak.

2)      Jadwal PHO + 50 harkal ≥ 18 Desember ≤ 31 Desember

Apabila pekerjaan dijadwalkan baru akan selesai antara tanggal 18 Desember sampai dengan 31 Desember, maka KPA/PPK wajib menempuh cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku, karena sudah memasui batas waktu tutup anggaran. Penyelesaian pekerjaan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara PHO yang akan dilampirkan dalam penagihan SPM-LS. Dalam hal BAPP baru dapat dibuat antara tanggal 18 Desember s.d. 31 Desember tersebut, dimana pekerjaan sebenarnya belum selesai, KPA/PPK dapat mengajukan pencairan SPM-LS untuk pembayaran kontrak ke KPPN[2] sebelum tanggal 18 Desember, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. KPA/PPK membuat Surat Perjanjian Pembayaran dengan penyedia barang/jasa sesuai format sebagai tercantum dalam Lampiran II Perdirjen PB 37/2012;
  2. Penyedia barang/jasa membuat jaminan/garansi bank dan menyerahkannya kepada KPA/PPK untuk kemudian KPA/PPK menyampaikan asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum tersebut ke KPPN. Jaminan/garansi bank tersebut masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut;[3]
  3. Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format dalam Lampiran III Perdirjen PB 37/2012;
  4. Surat pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA/KPA, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perdirjen PB 37/2012;
  5. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perdirjen PB PB 37/2012;
  6. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya ≤ Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah), jaminan/garansi bank tersebut dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak (SPTJM) sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format dalam Lampiran VI Perdirjen PB PB 37/2012;
  7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Perdirjen PB PB 37/2012.

KPA wajib menyampaikan BAPP tersebut kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak juga dapat selesai sampai dengan berakhirnya masa kontrak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. KPA/PPK, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan sevara tertulis kepada penyedia barang/jasa terkait bahwa penyedia barang/jasa terkait telah wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan tersebut (ditembuskan) kepada Kepala KPPN mitra kerjanya;
  2. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, KPA/PPK membuat pernyataan tertulis bahwa penyedia barang/jasa terkait telah melakukan wanprestasi dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN mitra kerjanya paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir;
  3. Penyampaian surat tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
  4. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank ke kas negara sebesar persentase sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

3)      Jadwal PHO + 50 harkal ≥ 31 Desember

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak juga dapat selesai sampai dengan berakhirnya masa kontrak, namun penyelesaian pekerjaan tetap akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya[4];
  2. KPA/PPK membuat addendum kontrak untuk mencantumkan anggaran/sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan
  3. KPA/PPK menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya yang dilampiri dengan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan[5] yang dibuat oleh penyedia barang/jasa yang telah dilegalisasi, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tersebut dibuat & ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan penyedia barang/jasa yang ditujukan kepada KPA/PPK;
  4. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank (jaminan pembayaran) ke kas negara sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Apabila ternyata jangka waktu/masa berlaku jaminan/garansi bank (jaminan pembayaran) sudah berakhir sebelum 31 Desember, maka penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagai pengganti jaminan/garansi bank (jaminan pembayaran tersebut);

  1. Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada KPA/PPK.

Penerapan Tanggung Jawab Mutlak KPA/PPK

Lebih lanjut, dalam hal bank penerbit jaminan tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, maka KPA/PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank tersebut dan menyetorkannya ke kas negara.

Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank tersebut di atas untuk tahun-tahun berikutnya, maka KPPN tidak lagi diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank yang bersangkutan.[6]

Kesimpulan

a)      Untuk kasus ekstrem apabila jangka waktu pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak (jadwal waktu PHO) adalah pada 31 Desember (diujung tahun anggaran, bahkan sudah pasti melewati tutup anggaran) dan pekerjaan belum selesai pada 31 Desember itu, maka waktu maksimal yang tersedia menurut PMK ini adalah 50 hari kalender sejak masa berakhirnya kontrak 31 Desember tersebut, yaitu pada 19 Februari.

Waktu maksimal yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan adalah sampai 19 Februari, apabila dapat selesai sebelum tanggal atau tepat pada 19 Februari maka kontrak “aman”. Akan tetapi apabila setelah 19 Februari, sisa pekerjaan tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka pekerjaan tersebut dihentikan ditambah penyedia barang/jasa dikenai denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa serta dikenai daftar hotam (black list) sehingga tidak dapat mengikuti pelelangan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun semenjak diberlakukannya daftar hitam.[7]

b)      Dalam hal penyedia barang/jasa terlambat/tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, selain dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengguna jasa/PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. PPK dapat mempertimbangkan dengan kebijaksanaan/analisis pertimbangannya, untuk secara bersamaan memberikan denda keterlambatan per hari keterlambatan dan juga memberikan penangguhan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan, atau PPK dapat mempertimbangkan untuk hanya memberikan denda keterlambatan saja tanpa menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan.[8]

Dalam hal PPK berpendapat bahwa perlu dikenakan sekaligus bersamaan denda keterlambatan dan penangguhan pembayaran, maka PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

Jaminan pembayaran menjadi penting apabila rencana/jadwal PHO adalah pada tanggal 18 Desember sampai dengan 31 Desember. Terutama apabila terjadi keterlambatan yang mengakibatkan pekerjaan harus dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Jaminan ini juga menjadi perhatian penting karena adanya klausula jaminan harus diterbitkan oleh bank partner KPPN setempat, KPPN mitra Satuan Kerja.


[1] Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya perjanjian dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dimintakan dalam perjanjian, Hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya perjanjian dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dimintakan dalam perjanjian, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan. Kelemahannya yaitu diperlukannya gugatan terhadap wanprestasi atau ingkar janji. Jadi, mengenyampingkan pasal ini, dan mencantumkan di perjanjian/kontrak sangatlah penting.

[2] Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, pasal 18

[3] Yang dimaksud jaminan/garansi bank dalam huruf b ini yaitu jaminan pembayaran.

[4] Diatur oleh PMK nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya

[5] Surat Pernyataan yang dibuat penyedia barang/jasa ini paling sedikit memuat:

a)       Pernyataan kesanggupan menyelelesaikan pekerjaan

b)       Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan

c)       Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan selama penyelesaian sisa pekerjaan

[6] Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, pasal 19

[7] Dalam Permen PU 07/2011, diatur besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

1)   1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (sebelum PPN), apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

2)   1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN), apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;

Pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila diantaranya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan.

[8] Ibid, Permen PU 07/2011

Last Edited on March 18, 2013. Dengan bagan alir oleh Ibrahim Hasan.